Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, mengatakan, upaya rekonsiliasi pasca sejumlah Aksi Bela Islam bukan berarti menyerah berjuang, tapi merupakan implementasi semangat perjuangan guna membangun perdamaian dengan semua pihak.
"Ini bukan sikap menyerah, akan tetapi justru sikap ksatria habib & ulama dalam mengimplementasikan ruh Aksi Bela Islam 411 dan 212. Di mana selalu mengedepankan dialog dan perdamaian dengan semua pihak," kata Rizieq dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/7).
Berikut kutipan lengkap pernyataan tertulis Rizieq Shihab:
Pernyataan Resmi
Imam Besar Front Pembela Islam
Ketua Dewan Pembina GNPF MUI
Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab Al-Husaini
Tarim, 7 Syawwal 1438 H
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
الحمد لله الجبار القهار
الحمد لله الغفار الستار
والصلاة والسلام على النبي المختار
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
ومن تبعهم إلى يوم القرار
Wa Ba'd
Kepada segenap umat Islam yang saya cintai dan seluruh bangsa Indonesia yang saya hormati.
Dengan ini saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam dan sekaligus sebagai Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menyampaikan secara ikhlas dan tulus apresiasi yang tinggi dan jutaan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang selama ini selalu bersama para Habaib dan Ulama mengawal Aksi Bela Islam untuk perjuangan melawan Kezaliman dan Kemunkaran.
Dan saya dari kejauhan selalu memonitor dan mencermati serta mengevaluasi semua pergerakan para sahabat baik dari kalangan Islam mau pun Nasionalis di negeri tercinta Indonesia.
Mulai dari gerakan GNPF MUI yang terus membangun Dialog dengan semua pihak termasuk dengan Pemerintah Republik Indonesia, lalu gerakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis yaitu TPUA yang terus membangun komunikasi hukum, kemudian gerakan Presidium Alumni 212 yang terus membangun perlawanan secara konstitusiional, juga gerakan Gentari dan Gerakan Bela Negara (GBN) serta lainnya dari elemen kebangsaan yang terus membangun kesadaran tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 yang Asli, hingga gerakan Muslim Cyber Army yang terus membangun opini perlawanan di Dunia Cyber.
Dan lain sebagainya dari aneka elemen gerakan pro Aksi Bela Islam. Termasuk gerakan Pondok Pondok Pesantren dan Majelis-Majelis Ta'lim serta Majelis-Majelis Dzikir dalam memberi semangat juang kepada umat Islam di berbagai Daerah.
Termasuk juga gerakan Ormas-Ormas Islam dan Ormas-Ormas Kebangsaan yang terus merajut persatuan bangsa dalam penegakan keadilan. Tidak terkecuali gerakan partai politik yang pro keadilan dan pro rakyat.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dengan izin Allah SWT dan karunia-Nya bahwa selama ini semua gerakan tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta saling menguatkan satu sama lainnya, karena dibangun atas dasar saling pengertian, sehingga menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.
Allah SWT telah memberkahi kebersamaan semua elemen dalam perjuangan, sehingga kemenangan demi kemenangan berhasil dipetik oleh umat Islam atas pertolongan Allah SWT.
االحمد لله الحمد لله الحمد لله
Nah, saling pengertian di antara semua elemen gerakan harus tetap dijaga. Tidak boleh dipecah belah dengan issue atau pra sangka , sehingga saling curiga, yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan kehancuran perjuangan.
Jika terhadap "Lawan" kita harus bersikap "Negatif Thinking" yaitu berfikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap "Kawan" kita wajib bersikap "Positif Thinking" yaitu berfikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.
Karenanya, pertemuan Pimpinan GNPF MUI dengan Presiden Republik Indonesia dan para menterinya di Istana Negara, harus dimaknai sebagai bagian peran GNPF MUI yang sejak awal berdiri selalu pro aktif membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak. Jangan serta merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan.
GNPF MUI akan menggelar Rapat Akbar dengan Pimpinan semua elemen juang untuk melaporkan tentang apa yang sudah dan sedang serta akan dilakukan GNPF MUI dalam perjuangan Aksi Bela Islam selanjutnya.
Insya Allah, Rapat Akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini akan menjadi satu forum silaturrahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan semua Elemen Juang yang pro Aksi Bela Islam selama ini.
Silakan semua Pimpinan Elemen Juang menuangkan pikiran dan saran serta kritik membangunnya dalam Rapat Akbar tersebut untuk kemaslahatan perjuangan membela Agama dan Bangsa serta Negara.
Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.
Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.
Sekali lagi saya nyatakan :
Stop perdebatan via Medsos karena hanya akan jadi FITNAH yang memecah belah umat.
Akhirnya, saya selaku Imam Besar FPI dan Ketua Pembina GNPF MUI ingin mengulangi untuk kesekian kalinya bahwa saya telah melemparkan ultimatum perjuangan :
REKONSILIASI atau REVOLUSI.
Ultimatum ini bukan menyerah ...
Sekali lagi saya katakan : Ultimatum ini bukan sikap menyerah ...
Sekali lagi : Ultimatum ini bukan sikap menyerah ...
Akan tetapi justru Sikap Ksatria Habaib & Ulama dalam mengimplementasikan RUH Aksi Bela Islam 411 & 212 yang selalu mengedepankan Dialog dan Perdamaian dengan semua pihak.
Tapi ingat :
Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Kriminalisasi Ulama & Aktivis.
Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Penistaan terhadap agama apa pun.
Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Penyebaran paham Komunisme, Marxisme, Leninisme dan Liberalisme serta Paham Sesat lainnya.
Tidak ada Rekonsiliasi tanpa Stop Kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya.
Tidak ada Rekonsiliasi tanpa menjunjung tinggi Asas Musyawarah dan Asas Proporsionalitas di seluruh Aspek dan Sektor serta Bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Jika semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan Rekonsiliasi Nasional bagi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa Indonesia kecuali : REVOLUSI.
Ayo ... jaga persaudaraan dan persatuan ... !!!
Ayo ... bela Agama dan Bangsa serta Negara ... !!!
Ayo ... lawan segala Kezaliman dan Kemunkaran ... !!!
Ayo ... Tegakkan Keadilan ... !!!
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua untuk tetap bersatu dan tidak berpecah belah.
Selamat Berjuang.
Semiga Allah memberikan kemenangan.
هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
REKONSILIASI ATAU REVOLUSI
AKHLAQ ULAMA terhadap
siapa pun yang memusuhinya
tetap kedepankan PERDAMAIAN ...
Jika mereka yang memusuhi
Ulama tetap tidak mau berdamai,
bahkan terus menerus menghina
dan melecehkan serta mengkriminalisasi Ulama,
maka kobarkanlah REVOLUSI ...
Bagi Ulama :
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap tidak boleh langgar Syariat ...
Rekonsiliasi atau pun Revolusi
tetap saja Islam harus tegak ...
Rekonsiliasi atau pun Revolusi tetap
umat Islam tidak boleh dizalimi lagi ...
SYARAT REKONSILIASI
1. STOP KRIMINALISASI ULAMA & AKTIVIS.
termasuk bebaskan KH Muhammad Al-Khattat dan Ust Alfian Tanjung serta semua Aktivis 411 & 212 yang ditahan, juga pengembalian Buku Rekening GNPF MUI yang disita & diblokir Mabes Polri.
2. STOP SEGALA JENIS PENISTAAN TERHADAP AGAMA APA PUN.
3. STOP SEGALA BENTUK GERAKAN KEBANGKITAN NEOLIB & NEO PKI.
4. STOP PENJAJAHAN ASING & ASENG TERHADAP INDONESIA.sehingga PRIBUMI bisa jadi Tuan di Negeri sendiri.
5. TEGAKKAN ASAS PROPORSIONALITAS DI SEMUA ASPEK DAN SEKTOR DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
JIKA REKONSILIASI GAGAL
JIHAD KONSTITUSIONAL UNTUK REVOLUSI DAMAI
1. Ganti REZIM Pelindung Penista Agama dan Pelanggar Konstitusi Negara.
2. Bersihkan Negara dari NEOLIB & NEO PKI untuk menyelamatkan AGAMA & NEGARA.
3. Jaga Keutuhan NKRI yang berdasarkan PANCASILA & Tegakkan SUPREMASI HUKUM di semua bidang.
4. Kembali ke UUD 18 AGUSTUS 1945 ASLI yang dijiwai oleh PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 sesuai DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959.
5. Kuatkan TNI untuk pertahanan Negara dari serangan Asing dan Bersihkan Polri dari petualang jahat yang mempermainkan HUKUM.
Ingat ... !!!
AKSI BELA ISLAM adalah milik UMAT ISLAM bukan milik seseorang atau kelompok mau pun golongan tertentu.
Kembali lagi soal aseng asing digoreng-goreng jadi dongeng baru. Konglomerat itu seolah olah Jokowi yang membesarkannya. Lucu ya, Jokowi baru jadi presiden pada 2014, sementara kita tahu konglemerat-konglomerat itu sudah kaya raya dari tahun 70an, 80an dan awal 90an. Sejatinya para konglomerat itu semua lahir, besar, diproteksi dan menjadi gurita sjk zaman Orde Baru.
Kan sekarang sudah zaman reformasi tetapi mengapa mereka itu tetap menguasai Ekonomi Indonesia? *Ekonomi dan Politik itu satu keping mata uang dengan Dua Wajah.* Artinya Mereka tetap menguasai ekonomi karena bisnisnya tetap dilindungi dan di-backing-i oleh politisi busuk Orde Baru.
Bahasa sederhananya antara *Konglomerat Orde Baru dan Politisi Busuk Orde Baru SALING MELINDUNGI & MEMBUTUHKAN.*
Jadi kalo sang konglomeratnya ada masalah maka politisi Orde Baru yang akan melakukan lobi2. Sebaliknya bila politisinya butuh dana berpolitik apakah untuk Pilkada atau Pilpres, ya gantian lah para konglomerat itu yang membiayai.
Jelas gak?
Gitu lho Cerita nya. Jadi jangan ASAL Sok tahu bilang *"Cina.... Cina.... Ganyang Cina"* karena tidak semua etnis Cina itu Ikut bertanggung jawab pada penguasaan Ekonomi Indonesia. *Etnis Cina yang miskin , gembel, hidup ngutang sana sini, jadi kolektor kredit , jaga warung dan jualan pulsa dll. juga jumlahnya jutaan.*
Yang harus bertanggung jawab ya jelas Orde Baru.
*Etnis Cina itu dulunya cuma alat bisnis*. Bisa di katakan bahwa Orde Baru adlh penguasa dan konglomerat Cina di atas itu yang dikasih hak utk mengelola kekayaan yang ada di Indonesia.
Siapa yang ngasih hak itu? Ya Orde Baru !! *Siapa yang Salah? Jelas Orde Baru !!*
Orde Baru lah yang mengambil tanah pribumi dan diserahkan pada etnis Cina konglomerat untuk dijadikan Kebun Sawit , Tambang , Tambak dll.
Kalo Ahok Bagaimana? *Nah Ahok ini yang dipakai Jokowi untuk "ngatur" para Konglomerat Cina itu yg rata rata berdomisili di luar negeri dan punya kantor pusat di Jakarta agar konglomerat itu gak bisa terlalu serakah*.
Lalu kenapa Ahok yang dipakai Jokowi? Sudah hukumnya kata orang, kalo ada masalah dengan orang Batak ya pakai orang Batak juga untuk bicara. Kalo ada masalah dengan orang Jawa ya dekati dengan sesama Jawa. *Pendekatan etnis seringkali bisa lebih efektif. Itu bisa dibuktikan oleh Ahok yg sukses memangkas keuntungan para Konglomerat, yang kini berdampak menyusutnya upeti-upeti ke oknum-oknum Pejabatnya.*
Berikutnya wajar saja bila para politisi Orde Baru pada kesal kpd Ahok, karena upeti jadi jauh berkurang akibat di "palak" Ahok 15% untuk bangun rusun, RPTRA, jalan layang dll.
Seterusnya kita tahu dong ceritanya bagaimana..... *Politisi-politisi Orde Baru itu ngeroyok Ahok dengan segala cara agar kalah di Pilkada dan masuk penjara.*
Tulisan ini bukan HOAX dan tidak bermaksud rasis tapi untuk meluruskan sejarah dan dibangun di atas data dan fakta yg objektif.
Kalo ada diskusi atau lesan berantai yang bilang bahwa etnis Cina atau Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia maka acungkan tangan saat diskusi lalu tanyalah, *"Konglomerat etnis Cina itu lahir dan besar di zaman siapa? Orde Baru atau Jokowi?
Pikir apakah Jokowi antek asing?
Jangan lupa SELAMA INDONESIA MERDEKA baru kali ini Freeport sepakat tentang saham 51%. Belum lagi soal Blok masela yang bertahun-tahun penguasaannya oleh asing tapi rakyat Maluku tidak mendapat apa-apa.
Kue-kue lezat yang ada di dalam Blok Masela sungguhlah sangat nikmat dan lezat sekali. Jokowi paham betul kue-kue lezat itu banyak tikusnya yang siap menggerogoti habis kue-kue manis dan lezat itu jika salah ambil keputusan.
Jika di bangun di laut memang tak ada dampak postifnya bagi masyarakat yang ada justru dikhawatirkan tikus-tikus akan semakin banyak untuk mencoba masuk ke dalam Blok Masela agar bisa mengambil dan menyantap kue-kue enak dan lezat yang ada di dalam Blok Masela jika di bangun di laut.
Melihat alasan-alasan sederhana itu maka Jokowi sudah sangat tahu, paham dan sangat memperhitungkan kalau dibangun di laut Blok Masela akan mengalami nasib serupa dengan Freeport yang bisa dikuasai oleh asing dan lagi-lagi masyarakat Maluku yang akan menanggung kerugian akibat sumber daya alamnya habis dikeruk asing sebagaimana Freeport yang mengeruk habis kekayaan alam Papua hingga kehidupan masyarakat di Papua menjadi sangat memperihatinkan.
Kini rakyat Indonesia di Indonesia Timur tak akan lagi jadi penonton di rumah sendiri, lantaran Jokowi makin menunjukkan komitmennya untuk membenahi Indonesia Timur. Keputusan Blok Masela di darat merupakan satu dari sekian banyak lainnya upaya Jokowi untuk membuat Indonesia Timur bisa sama dengan Indonesia Barat.
Belum lagi upaya-upaya Jokowi untuk mengambil alih kedaulatan udara dari singapura selama puluhan tahun.
HALAMAN SELANJUTNYA:
