Meski belum tercetus kata 'koalisi', Partai Gerindra dan Partai Demokrat semakin menunjukkan kekompakannya mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan hangat antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, pekan lalu.
Secara umum, peta politik nasional tidak banyak perubahan usai pertemuan itu. Hanya saja, kedua ketua umum partai bakal semakin intensif bertemu untuk membahas persoalan bangsa dan kondisi politik dalam negeru. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan, pertemuan antara SBY dan Prabowo akan dibuat rutin sebulan sekali. Setelah Prabowo bertandang ke Cikeas, mantan Danjen Kopassus ini bakal menjadi tuan rumah di pertemuan selanjutnya.
"Kami berharap bisa mengundang Pak SBY ke Hambalang (kediaman Prabowo)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, salah satu isu yang bakal dibahas yakni UU Pemilu. Terutama soal penerapan ambang batas pencalonan Presiden yang diketok sebesar 20-25 persen. Baik Gerindra dan Demokrat memiliki pandangan yang sama bahwa ambang batas pencalonan Presiden di Pemilu 2019 melanggar konstitusi.
Fadli Zon menambahkan, meski pertemuan SBY dan Prabowo akan digelar rutin, namun kedua tokoh itu belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019. Kendati demikian, Fadli tak menampik kerja sama antara Demokrat dengan Gerindra kemungkinan besar akan terjadi di Pilkada serentak 2018.
"Salah satu yang akan dijajaki kemungkinan untuk Pilkada mengusung calon sama. Meskipun tidak mutlak tetapi termasuk bagian yang dijajaki di beberapa Pilkada," tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, SBY dan Prabowo juga diwacanakan menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
"Mungkin setelah ini tentunya pertemuan rutin dengan pak SBY, pak prabowo, dengan barangkali Pak Amien Rais. Dengan siapa saja tentunya semuanya akan dikombinasikan sehingga pertemuan-pertemuan lebih dekat tentunya jauh lebih baik," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Kedekatan dan makin mesranya Prabowo dan SBY mengundang kecemburuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Apalagi PKS sudah terlanjur berharap bisa semakin mesra dengan Gerindra usai keberhasilan di Pilkada DKI Jakarta. Harapan agar koalisi PKS dan Gerindra terus terjadi, pernah diutarakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Menurut Sohibul, proses komunikasi antara PKS dan partai besutan Prabowo Subianto itu terus intensif dilakukan.
"Berharap sih begitu. Kita sedang proses terus," kata Sohibul di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (26/4).
Dengan semakin lengketnya Gerindra dan Demokrat, PKS berharap tidak dilupakan begitu saja. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung jika Gerindra dan Demokrat semakin intens bertemu menjalin komunikasi. Akan tetapi, Hidayat berharap PKS juga ikut diajak dalam pertemuan.
"Kami berharap bahwa Gerindra dengan Demokrat, bukan berarti pertemuan mereka meninggalkan yang lain. Karena perlu diketahui juga sebelumnya PKS bertemu dengan Gerindra dengan Demokrat," kata Hidayat saat dihubungi, Selasa (1/8).
Dia juga menyarankan agar pertemuan antara Prabowo dan SBY tidak hanya membicarakan urusan perebutan kekuasan, tetapi juga merawat demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.
Kekhawatiran PKS dijawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan, Prabowo bakal rutin menggelar pertemuan dengan Ketua Umum partai dan tokoh partai. Mulai dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman. Pertemuan itu rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat akan diatur," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Fadli berharap komunikasi antar Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat berjalan lebih intensif ke depan tidak hanya karena satu isu saja yakni UU Pemilu. Tetapi juga isu lainnya. Kendati demikian, dia membantah komunikasi itu merupakan penjajakan untuk membentuk koalisi.
"Tidak spesifik (dibahas), tapi kami di Gerindra akan segera silaturahmi dengan PKS lagi, dengan PAN mungkin, dengan partai-partai lain saya kira kita membutuhkan suatu ruang untuk dialog silaturahmi antar parpol yang ada sekarang," jelasnya.
"Jadi istilah kita kerja sama tidak membentuk suatu koalisi karena kita tahu koalisi kalau cepat enggak bagus terlalu lama belum tentu efektif. Apalagi koalisi kadang-kadang fluid dulu yang ada dalam koalisi ini begitu mudah berpindah pada koalisi lain atau posisinya berubah," tutupnya.
HALAMAN SELANJUTNYA:
