Kritik yang dilontarkan Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait membengkaknya utang negara, menuai sanggahan dari Rumah Gerakan 98.
Aktivis Rumah Gerakan 98 Gerry Dereck menyebut rasio utang negara era Jokowi masih dalam batas wajar.
Hal ini kata dia, sesuai UU Keuangan Negara bahwa batas rasio utang pemerintah tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB nasional.
"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih kurang dari 30 persen. Ini masih sangat aman," ujar Gerry kepada wartawan, Rabu (21/2).
Gerry pun membandingkan dengan negara-negara G-20, rasio utang Indonesia tergolong sangat kecil.
"Saat era Soeharto, pemerintah bisa ugal-ugalan berutang ke luar negeri. Mungkin mas Tommy (Soeharto) lupa, kebocoran utang luar negeri saat era Soeharto terbanyak dalam sejarah," sindirnya.
Di era Presiden Soeharto, papar Gerry, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB mencapai 57,7 persen dengan jumlah Rp 551,4 triliun.
"Dan lebih banyak bocornya daripada untuk kepentingan rakyat," katanya.
Sementara di era pemerintahan Jokowi, utang negara menjadi tepat guna untuk pembangunan infrastruktur .
"Utang tersebut di pemerintahan saat ini tidak dialokasikan untuk subsidi energi, melainkan untuk sektor produktif seperti infrastruktur. Ini menguntungkan. Mungkin Tommy lupa, kami menumbangkan pemerintahan bapaknya karena apa," ulasnya.
Dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Jakarta, Senin (19/2) lalu, Tommy Soeharto menyatakan bahwa kondisi Indonesia sudah mengkhawatirkan akibat utang negara yang mencapai 340 miliar dolar AS.
Sumber: RMOL
HALAMAN SELANJUTNYA:
